Jakarta, 17 November 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku terkejut setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Pernyataan tersebut mencuat setelah keduanya menggelar pertemuan di Balai Kota Jakarta pada Senin (16/11/2026). Pramono menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah mengusulkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kedua lahan itu berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, bukan di kawasan Hutan Kota UI. Menurutnya, informasi mengenai rencana pemanfaatan kawasan hutan kota tersebut berbeda dari usulan yang disampaikan pemerintah provinsi.
Pramono mengungkapkan keterkejutannya ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan lahan untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Dua lokasi yang diajukan masing-masing memiliki luas sekitar dua hektare dengan total keseluruhan mencapai kurang lebih 4,2 hektare. Lahan tersebut dipersiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pramono menegaskan dukungan terhadap program tersebut tetap berjalan, tetapi tidak harus dilakukan dengan mengubah fungsi kawasan hutan kota.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Universitas Indonesia bersedia menyediakan lahan sekitar delapan hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyebut lokasi tersebut berada di wilayah administratif Jakarta dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI. Menurutnya, rencana pembangunan masih memerlukan koordinasi administratif serta penyusunan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak universitas. Kementerian Sosial juga berencana melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perhatian mengenai kemungkinan berkurangnya kawasan ruang terbuka hijau di Jakarta.
Menanggapi rencana tersebut, Pramono menegaskan keberatannya apabila Hutan Kota UI dialihfungsikan menjadi kawasan pembangunan sekolah. Ia menilai keberadaan hutan kota sangat penting karena Jakarta masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau untuk mendukung kualitas lingkungan perkotaan. Pramono bahkan menyatakan kesediaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil alih pengelolaan kawasan hutan tersebut apabila Universitas Indonesia menyerahkan tanggung jawab pengelolaannya. Menurutnya, kawasan tersebut dapat terus dikembangkan sebagai ruang hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pengembangan fasilitas pendidikan dan pelestarian lingkungan perlu dilaksanakan tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan yang telah ada.
Sementara itu, pihak Universitas Indonesia memberikan penjelasan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebenarnya berada di kawasan kampus sisi Jakarta yang berdekatan dengan hutan kota, bukan di dalam kawasan hutan tersebut. UI menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kelestarian Hutan Kota UI sekaligus mendukung program pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penetapan lokasi pembangunan secara definitif masih harus melalui survei kelayakan dan koordinasi antara Kementerian Sosial, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak universitas. Perbedaan keterangan mengenai lokasi lahan menjadi hal yang perlu diperjelas sebelum rencana pembangunan dilanjutkan. Pemerintah diharapkan dapat menemukan lokasi yang sesuai agar program Sekolah Rakyat tetap terlaksana tanpa mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau di Jakarta.





