newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 4 Oktober 2026 – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahannya merupakan bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan. Menurut Dave, Presiden memiliki pertimbangan dalam menentukan pejabat yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda sekaligus mencapai target pemerintah. Setelah pergantian dilakukan, efektivitas kerja pemerintahan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Dave mengatakan konsolidasi antarlembaga setelah pelantikan pejabat baru menjadi bagian penting agar program prioritas dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur. Pejabat yang memperoleh amanah baru juga perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan melalui pelaksanaan tugas. Penilaian terhadap mereka, menurut Dave, tidak cukup hanya berdasarkan latar belakang atau jabatan sebelumnya. Kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja menjadi unsur yang perlu diperhatikan.
Karena itu, reshuffle dinilai tidak seharusnya berhenti pada pergantian orang dalam struktur pemerintahan. Dave memandang perubahan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat kinerja kabinet sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Pejabat yang baru dilantik diharapkan segera melakukan penyesuaian dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Efektivitas program menjadi salah satu ukuran penting setelah perubahan komposisi pemerintahan.
Perombakan kabinet terbaru dilakukan Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, kurang dari sebulan sebelum pemerintahannya genap berusia dua tahun. Dalam agenda di Istana Negara tersebut, sebanyak 18 pejabat negara dilantik dan diambil sumpah untuk mengisi sejumlah posisi strategis. Perubahan mencakup menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta jabatan Kapolri.
Dave turut menyoroti pergantian kepemimpinan di tubuh Polri dengan dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Ia menilai pengalaman Suyudi di lingkungan kepolisian menjadi salah satu modal dalam menjalankan tugas barunya. Namun, Dave menekankan bahwa hal yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan baru dapat memperkuat profesionalitas Polri, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Menurut Dave, Polri masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari pemberantasan narkotika, perjudian daring, penyelundupan hingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut membuat konsolidasi internal dan koordinasi dengan lembaga terkait perlu diperkuat. DPR, kata dia, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah sesuai tugas serta kewenangannya.
Evaluasi pemerintahan menjelang dua tahun masa kerja juga sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Juli 2026. Presiden menyebut evaluasi diperlukan untuk melihat program yang telah dicapai sekaligus menentukan bagian yang masih membutuhkan perbaikan. Dalam konteks reshuffle terbaru, Dave menempatkan manfaat nyata bagi masyarakat dan kinerja pemerintahan sebagai ukuran keberhasilan setelah perubahan pejabat dilakukan.
