newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemanggilan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sepanjang periode 2025 hingga 2026. Nurkholes menjadi salah satu dari lima orang yang masuk dalam agenda pemanggilan penyidik. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara untuk mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta.
Selain Nurkholes, penyidik turut memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Suranto, serta dua pihak swasta bernama Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma. KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, yang sebelumnya telah menerima panggilan sebagai saksi. Dari lima nama tersebut, empat orang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama, sedangkan pemeriksaan Petronela masih dalam proses penjadwalan ulang. Budi belum menjelaskan secara terperinci materi pemeriksaan yang akan didalami dari masing-masing saksi. Hingga pengumuman pemanggilan disampaikan, belum terdapat kepastian mengenai kehadiran seluruh saksi dalam agenda pemeriksaan tersebut.
Kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi mengenai dugaan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah dan sejumlah pihak terkait. Setelah melakukan pemeriksaan awal, KPK mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka pada 30 Juli 2026. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, orang kepercayaannya Mohamad Haris alias Gus Haris, pihak swasta Lilik Budi Suprianto, serta Setya Budi Dias Oktavianto yang merupakan anggota Polri dan diperbantukan sebagai staf administrasi KPK. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kelompok dugaan pemerasan yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara tersebut.
Dalam kelompok perkara pertama, KPK menduga Anom Widiyantoro melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta melalui perantara Mohamad Haris. Penyidik menduga uang yang dikumpulkan dari praktik tersebut mencapai Rp1,98 miliar. Dana itu diduga berasal dari permintaan kepada sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dalam lingkungan pemerintahan daerah. KPK kemudian menelusuri aliran uang untuk mengetahui tujuan penggunaannya serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah daerah dan kalangan swasta menjadi penting untuk memperjelas hubungan antara dugaan permintaan uang, kewenangan jabatan, dan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
Sementara itu, kelompok perkara kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap Anom Widiyantoro melalui penawaran pengurusan perkara di KPK. Penyidik menduga Lilik Budi Suprianto menawarkan bantuan untuk menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan Anom melalui anaknya, Setya Budi Dias Oktavianto. Setya Budi diketahui merupakan anggota kepolisian yang sedang menjalankan penugasan administratif di lingkungan KPK. Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, sebagian uang yang sebelumnya dikumpulkan diduga diserahkan kepada Lilik untuk kepentingan pengurusan perkara tersebut. KPK masih mendalami hubungan antara para pihak, komunikasi yang dilakukan, serta aliran dana guna memastikan pertanggungjawaban masing-masing tersangka berdasarkan alat bukti.
Pemanggilan Nurkholes menambah daftar pejabat dan pihak terkait yang dimintai keterangan dalam penyidikan kasus Anom Widiyantoro. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat daerah, anggota legislatif, dan pihak swasta untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat praktik permintaan uang yang berkaitan dengan jabatan, proyek, atau kepentingan administrasi pemerintahan. Namun, status Nurkholes dalam pemanggilan kali ini adalah sebagai saksi dan tidak dapat diartikan sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Keterangan yang diberikan diharapkan dapat membantu penyidik menyusun gambaran lebih lengkap mengenai rangkaian peristiwa dan hubungan antarpihak dalam perkara tersebut.
KPK memastikan penyidikan dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro masih terus berjalan. Pemanggilan sejumlah saksi diharapkan dapat memperkuat pembuktian sekaligus membuka kemungkinan ditemukannya fakta baru mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah. Penyidik juga akan mencermati hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah diperlukan pemanggilan tambahan atau langkah hukum lainnya. Di tengah proses tersebut, seluruh tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh pemeriksaan yang adil sesuai asas praduga tidak bersalah. Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik.
