newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 4 September 2026 – Para penarik perahu getek yang selama ini membantu warga menyeberangi sungai berharap memperoleh pekerjaan yang layak apabila pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) nantinya membuat jasa mereka tidak lagi dibutuhkan. Keberadaan getek selama ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melintasi sungai dengan lebih cepat, terutama pada lokasi yang belum memiliki fasilitas penyeberangan memadai. Rencana pembangunan JPO disambut positif karena dinilai dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Namun bagi para penarik getek, pembangunan infrastruktur tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan mata pencaharian mereka. Penghasilan dari jasa penyeberangan telah menjadi sumber nafkah bagi sejumlah keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap pemerintah tidak hanya melihat pembangunan dari sisi infrastruktur, tetapi juga memperhatikan pekerja informal yang terdampak langsung oleh perubahan tersebut.
Para penarik getek pada prinsipnya tidak menolak pembangunan JPO karena memahami fasilitas tersebut dibutuhkan masyarakat. Jembatan penyeberangan dapat memberikan akses yang lebih aman, terutama bagi anak sekolah, pekerja, pedagang, serta warga yang setiap hari harus melintasi sungai. Selama ini penggunaan perahu sederhana memiliki keterbatasan karena sangat dipengaruhi kondisi cuaca, arus air, dan kapasitas angkut. Ketika hujan deras atau debit sungai meningkat, aktivitas penyeberangan dapat menghadapi risiko yang lebih besar. Kehadiran JPO diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sarana penyeberangan tradisional sekaligus memberikan akses yang dapat digunakan tanpa menunggu perahu. Meski demikian, perubahan tersebut diperkirakan akan langsung mengurangi jumlah pengguna jasa getek sehingga pendapatan para penarik perahu berpotensi hilang.
Bagi pekerja getek, persoalan utama bukan mengenai keberadaan jembatan baru, melainkan apa yang akan mereka lakukan setelah fasilitas tersebut mulai digunakan. Sebagian penarik perahu telah menjalani pekerjaan itu dalam waktu lama dan menggantungkan pendapatan keluarga dari pembayaran penumpang. Keterampilan kerja yang terbatas membuat mereka tidak selalu mudah berpindah menuju sektor pekerjaan formal. Karena itu, mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi sebelum pembangunan JPO selesai dan mengubah pola mobilitas masyarakat. Program pelatihan kerja, kesempatan bekerja pada sektor pelayanan lingkungan, maupun akses terhadap kegiatan usaha dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan. Mereka menginginkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan layak dan berkelanjutan sehingga pembangunan fasilitas publik tidak membuat keluarga kehilangan sumber nafkah secara tiba-tiba.
Keberadaan jasa getek pada dasarnya muncul karena kebutuhan masyarakat terhadap akses penyeberangan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh infrastruktur permanen. Dalam kondisi tersebut, warga dan pekerja lokal menciptakan solusi sederhana agar aktivitas masyarakat di kedua sisi sungai tetap berjalan. Perahu getek kemudian berkembang menjadi bagian dari pola transportasi sehari-hari dan memberikan sumber pendapatan bagi pengelolanya. Ketika pemerintah menghadirkan infrastruktur yang lebih aman, fungsi tersebut secara perlahan dapat berkurang atau bahkan hilang sepenuhnya. Situasi seperti ini menunjukkan pembangunan perkotaan dapat memberikan manfaat besar sekaligus menghasilkan perubahan terhadap mata pencaharian masyarakat tertentu. Pemerintah karena itu perlu memetakan dampak sosial sebelum proyek selesai agar kelompok yang terdampak memiliki waktu untuk melakukan transisi pekerjaan.
Pembangunan JPO memiliki manfaat penting dari sisi keselamatan karena masyarakat tidak lagi harus menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi aliran sungai. Fasilitas permanen juga dapat memberikan kepastian akses sepanjang hari tanpa terlalu dipengaruhi perubahan cuaca. Anak-anak dan kelompok lanjut usia dapat memperoleh jalur yang lebih aman apabila desain jembatan memperhatikan kebutuhan seluruh pengguna. Pada saat bersamaan, keberadaan JPO dapat memperkuat konektivitas antarkawasan dan mempersingkat perjalanan masyarakat menuju sekolah, tempat kerja, pasar, maupun fasilitas umum lainnya. Manfaat tersebut menjadi alasan pembangunan infrastruktur penyeberangan tetap penting untuk dilaksanakan. Tantangannya adalah memastikan peningkatan kualitas fasilitas publik tidak mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang sebelumnya menyediakan layanan penyeberangan.
Pendataan terhadap penarik getek dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui jumlah pekerja yang benar-benar menggantungkan kehidupan pada jasa tersebut. Data tersebut dapat mencakup usia, keterampilan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta alternatif pekerjaan yang memungkinkan dilakukan setelah JPO beroperasi. Pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang lebih sesuai daripada memberikan program yang sama kepada seluruh pekerja. Penarik getek yang masih berada pada usia produktif dapat memperoleh pelatihan keterampilan untuk memasuki jenis pekerjaan baru. Sementara mereka yang memiliki pengalaman usaha dapat diarahkan menuju program pemberdayaan ekonomi atau bantuan pengembangan usaha kecil. Proses tersebut idealnya dimulai sebelum sumber pendapatan lama benar-benar hilang sehingga masa transisi dapat berlangsung lebih baik.
Kesempatan kerja yang muncul dari pembangunan dan pengelolaan lingkungan sekitar juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi. Pemerintah maupun pelaksana proyek dapat melihat kemungkinan melibatkan warga terdampak dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka sepanjang memenuhi persyaratan. Setelah pembangunan selesai, kebutuhan terhadap kebersihan, pemeliharaan fasilitas, pengawasan lingkungan, maupun kegiatan ekonomi di sekitar akses penyeberangan dapat membuka peluang tertentu. Namun penyediaan pekerjaan tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan tidak sekadar menjadi janji sementara. Para penarik getek membutuhkan sumber penghasilan yang dapat memberikan kepastian dalam jangka lebih panjang. Karena itu, program transisi pekerjaan harus dirancang berdasarkan peluang ekonomi yang benar-benar tersedia.
Pemberdayaan usaha juga dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang tidak dapat masuk ke pekerjaan formal. Pendapatan yang selama ini diperoleh dari jasa penyeberangan dapat digantikan secara bertahap melalui usaha perdagangan, jasa, kuliner, maupun kegiatan produktif lainnya apabila mendapatkan pendampingan yang memadai. Bantuan modal tanpa pelatihan dan akses pasar berisiko tidak memberikan hasil berkelanjutan sehingga program perlu dirancang secara menyeluruh. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memberikan pelatihan, pendampingan usaha, serta akses terhadap pembiayaan yang sesuai kemampuan masyarakat. Lokasi di sekitar JPO bahkan dapat berkembang menjadi titik aktivitas baru apabila konektivitas warga meningkat setelah jembatan beroperasi. Peluang ekonomi tersebut dapat diarahkan agar sebagian manfaat pembangunan juga diterima oleh masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penarik getek.
Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting selama proses pembangunan berlangsung. Para pekerja membutuhkan informasi mengenai jadwal pembangunan, rencana operasional JPO, serta kemungkinan kebijakan yang disiapkan bagi mereka. Kepastian informasi memungkinkan keluarga mempersiapkan perubahan sumber penghasilan lebih awal dan tidak menghadapi situasi mendadak ketika penumpang mulai meninggalkan jasa getek. Pemerintah juga dapat menggunakan dialog tersebut untuk mendengarkan kebutuhan pekerja secara langsung karena setiap orang mungkin memiliki kondisi berbeda. Sebagian dapat memilih membuka usaha, sementara lainnya membutuhkan pelatihan atau kesempatan kerja baru. Keterlibatan masyarakat dalam proses transisi akan membantu menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Harapan para penarik perahu getek menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu berjalan bersama perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak perubahan. JPO dapat meningkatkan keselamatan dan memberikan akses penyeberangan yang jauh lebih baik, tetapi manfaat tersebut idealnya tidak dibayar dengan hilangnya mata pencaharian warga tanpa alternatif yang memadai. Para pekerja menyatakan siap menerima perubahan sepanjang terdapat kesempatan untuk tetap memperoleh penghasilan secara layak. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pendataan, menyiapkan pelatihan, membuka peluang kerja, maupun mengembangkan program pemberdayaan usaha sebelum fasilitas baru beroperasi penuh. Pendekatan tersebut dapat membuat proses perubahan berlangsung lebih adil bagi masyarakat yang selama ini membantu menyediakan akses penyeberangan. Dengan pembangunan yang memperhatikan aspek infrastruktur sekaligus sosial, keberadaan JPO diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para penarik getek untuk membangun sumber penghidupan baru.
