newssportsaz_0q4zf1
Tangerang Selatan, 13 November 2026 – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan tanggapan terhadap kritik yang menyebut wilayahnya sebagai kota autopilot atau kota yang berkembang tanpa arah kepemimpinan yang jelas. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan di Tangerang Selatan tetap dilaksanakan berdasarkan perencanaan, kebijakan, dan prioritas yang telah ditetapkan. Istilah autopilot yang muncul dalam perbincangan publik dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan. Pemkot menyatakan bahwa berbagai kegiatan pembangunan tetap berada dalam pengawasan organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Meski demikian, kritik masyarakat menjadi perhatian karena berkaitan dengan harapan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, menjelaskan bahwa roda pemerintahan dijalankan melalui sistem birokrasi yang memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons perbincangan di media sosial mengenai sebutan kota autopilot. Menurut Asep, keberlangsungan pemerintahan tidak hanya bergantung pada satu individu, melainkan melibatkan berbagai unsur yang bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala daerah bertanggung jawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, sementara sekretaris daerah membantu koordinasi kebijakan dan administrasi. Adapun perangkat daerah menjalankan program sesuai bidang tugas masing-masing. Sistem tersebut mencakup proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
Asep menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus terus berjalan tanpa terpengaruh dinamika politik maupun pergantian pejabat. Pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur menjadi sektor yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, dan mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan. Pemerintah daerah juga berkewajiban memastikan setiap perangkat organisasi menjalankan tugas secara terkoordinasi. Karena itu, keberhasilan pemerintahan tidak cukup dinilai dari keberlangsungan aktivitas birokrasi, tetapi juga dari manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat. Pemkot Tangsel menyatakan akan terus memperbaiki kualitas pelayanan sesuai kebutuhan warga.
Dalam hal pembangunan, Pemkot Tangsel menegaskan bahwa kebijakan daerah disusun berdasarkan dokumen perencanaan resmi yang menjadi pedoman pelaksanaan program. Dokumen tersebut digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran, serta mengukur capaian kinerja pemerintah. Asep menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan kegiatan administratif sehari-hari, tetapi juga bertanggung jawab menentukan arah pembangunan jangka panjang. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan hasil pelaksanaannya. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah menyatakan pembangunan tetap berjalan secara terarah dan tidak semata-mata mengikuti perkembangan yang digerakkan sektor swasta. Penilaian terhadap kinerja pemerintah, menurut Asep, sebaiknya didasarkan pada proses pelaksanaan kebijakan dan hasil nyata yang diterima masyarakat.
Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko turut memberikan pandangan mengenai munculnya istilah kota autopilot. Ia menilai anggapan tersebut tidak berdasar karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan wilayahnya. Menurut Yanuar, pesatnya pertumbuhan kawasan bisnis dan perumahan yang dikembangkan pihak swasta tetap membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pembangunan. Ia menyoroti pentingnya pemerataan antara kawasan permukiman modern dan perkampungan tradisional yang memiliki kebutuhan berbeda. Pemerintah daerah dinilai berperan dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui penataan infrastruktur dasar, evaluasi transportasi publik, serta percepatan penyerahan fasilitas umum. Pandangan Yanuar tersebut menjadi salah satu tanggapan terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.
Meski membantah anggapan bahwa Tangerang Selatan berjalan tanpa arah, pemerintah daerah mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan. Asep menyampaikan bahwa pertumbuhan kota yang cepat membawa tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak mengklaim seluruh persoalan masyarakat telah terselesaikan, sehingga evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan. Kebutuhan warga terhadap transportasi, lingkungan yang tertata, serta akses pelayanan dasar menjadi bagian dari pekerjaan yang harus terus diperhatikan. Pemkot Tangsel juga menyatakan terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan masukan dari masyarakat maupun kalangan akademisi. Keterbukaan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan sekaligus meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rencana pembangunan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta hasil yang telah dicapai. Karena itu, pemerintah mengajak berbagai elemen masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan. Perdebatan mengenai istilah kota autopilot diharapkan tidak mengalihkan perhatian dari kebutuhan utama warga terhadap pelayanan publik yang semakin baik. Pemkot Tangsel menyatakan akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga dan mendorong pembangunan yang berkeadilan serta berkelanjutan. Ke depan, keberhasilan pemerintah daerah akan tetap diukur melalui kemampuan menghadirkan perbaikan nyata yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
