newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mendalami dugaan pengaturan audit dalam perkara yang melibatkan Bupati Anom. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menelusuri kemungkinan adanya intervensi terhadap proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.
Penyidik KPK mendalami informasi mengenai dugaan upaya memengaruhi hasil audit agar temuan tertentu tidak tercantum dalam laporan pemeriksaan. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat komunikasi atau kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dan pemeriksa keuangan. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi H. Rahmatullah berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Penyidik mendalami dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang. Pemeriksaan ini merupakan pemanggilan pertama Ahmad Luthfi dalam perkara tersebut.
KPK menduga terdapat pola pengaturan hasil pemeriksaan yang menyerupai kasus korupsi di Kabupaten Klaten. Dalam perkara Klaten, penyidik menemukan dugaan pengondisian temuan audit BPK. KPK kini menelusuri apakah praktik serupa juga terjadi dalam pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Kasus yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro bermula dari operasi tangkap tangan pada Juli 2026. KPK menduga Anom bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, melakukan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta. Total uang yang diduga terkumpul mencapai Rp1,98 miliar.
Sebagian uang tersebut diduga diserahkan kepada Lilik Budi Suprianto untuk membantu pengurusan perkara di KPK. Lilik disebut memiliki hubungan dengan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi KPK. Penyidik telah menetapkan Anom, Haris, Lilik, dan Setya Budi sebagai tersangka.
Sementara itu, Ahmad Luthfi telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi terpisah di Kabupaten Klaten. Dalam kasus Pemalang, keterangannya masih diperiksa untuk memperjelas dugaan pengaturan audit. KPK menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
