newssportsaz_0q4zf1
Indonesia berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih (net-zero emissions) pada tahun 2050, dengan target energi terbarukan mencapai 23% dari bauran energi pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung transisi menuju energi hijau.
1. Kebijakan dan Regulasi Terkini
-
Peraturan Presiden No. 112/2022: Mengatur percepatan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dan penutupan bertahap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. PLTU baru hanya dapat dibangun jika memenuhi kriteria pengurangan emisi minimal 35% dalam 10 tahun dan harus berhenti beroperasi paling lambat tahun 2050. SSEK Law Firm+1ca1-clm.edcdn.com+1
-
Regulasi MEMR No. 5/2025: Memperbarui pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) untuk pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Regulasi ini mencakup ketentuan baru mengenai keamanan kinerja, hak atas atribut lingkungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara. ABNR – Counsellors at Law
-
Just Energy Transition Partnership (JETP): Kesepakatan internasional senilai USD 20 miliar antara Indonesia dan negara-negara maju untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk pembiayaan untuk penutupan PLTU batu bara dan pengembangan energi terbarukan.
2. Insentif dan Fasilitas Investasi
Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif untuk menarik investasi di sektor energi hijau, antara lain:
-
Pengurangan Persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN): Untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya, persyaratan TKDN dikurangi dari sekitar 40% menjadi 20% hingga Juni 2025, dengan ketentuan tertentu. PT. Kontan Grahanusa Mediatama
-
Penerbitan Green Sukuk: Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau pertama di dunia pada tahun 2018, yang digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara. Wikipedia
3. Tantangan dan Hambatan
Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan insentif, Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam transisi menuju energi hijau:
-
Ketergantungan pada Batu Bara: Sekitar 66% dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia masih berasal dari PLTU batu bara, yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar.
-
Keterbatasan Infrastruktur: Kebutuhan investasi untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan, termasuk jaringan transmisi dan penyimpanan energi, diperkirakan mencapai USD 1,2 triliun hingga tahun 2050. Financial Times
-
Kebijakan Subsidi Energi Fosil: Subsidi untuk energi fosil, seperti batu bara, masih berlaku, yang dapat menghambat daya saing energi terbarukan. Katadata
4. Prospek dan Peluang
Dengan potensi energi terbarukan yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor energi hijau:
-
Potensi Energi Terbarukan: Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3.500 GW, dengan kontribusi terbesar dari panas bumi dan hidro. Wikipedia
-
Proyek Energi Terbarukan: Beberapa proyek besar, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata di Jawa Barat dan pembangkit listrik tenaga angin di Sidenreng Rappang dan Jeneponto, sedang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Wikipedia+1PT. Kontan Grahanusa Mediatama+1
Kesimpulan
Transisi menuju energi hijau di Indonesia memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari sektor swasta serta masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, insentif yang menarik, dan penyelesaian terhadap tantangan yang ada, Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi dan mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan.
