newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 September 2026 – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan program Sekolah Rakyat harus terus dikawal karena menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pengawalan diperlukan mulai dari proses penerimaan siswa, kegiatan belajar mengajar, pengelolaan asrama, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah. Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat tidak boleh dipandang sekadar sebagai program pendidikan gratis karena memiliki tujuan sosial yang jauh lebih luas. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem diberikan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Pemerintah juga menyiapkan pemberdayaan terhadap keluarga siswa agar intervensi pengentasan kemiskinan tidak hanya menyasar anak. Karena itu, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta masyarakat.
Agus Jabo menilai setiap unsur yang terlibat harus memahami Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut dirancang terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga pada kelompok kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi orang tua tidak lagi menjadi penghalang bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Proses penjangkauan calon siswa dilakukan dengan memeriksa kondisi keluarga secara langsung agar penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran. Pendekatan tersebut juga diperlukan untuk menghindari adanya calon peserta didik yang masuk karena titipan atau pertimbangan di luar kriteria program. Dengan mekanisme yang ketat, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan dukungan negara.
Konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem sekolah berasrama sehingga kebutuhan siswa dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Para peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan pembelajaran akademik, tetapi juga memperoleh tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan sekolah, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sistem asrama dipilih karena sebagian anak dari keluarga miskin menghadapi keterbatasan lingkungan tempat tinggal, sanitasi, pemenuhan gizi, maupun fasilitas belajar. Dengan tinggal di lingkungan sekolah, kebutuhan dasar mereka dapat dipantau secara lebih teratur sehingga proses pendidikan tidak terganggu persoalan yang sebelumnya mereka hadapi di rumah. Pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersihan, dan kemandirian juga menjadi bagian dari kehidupan siswa selama berada di asrama. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat membantu anak berkembang secara akademik, sosial, dan emosional.
Pengawalan terhadap proses pendidikan juga menjadi perhatian karena Sekolah Rakyat melayani anak dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang beragam. Pemerintah meminta kepala sekolah serta tenaga pendidik memastikan lingkungan pendidikan bebas dari perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi. Kondisi kesehatan fisik, psikologis, minat, dan bakat setiap siswa perlu dipetakan sejak awal sehingga pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sekolah tidak hanya dituntut menghasilkan siswa dengan kemampuan akademik yang baik, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial mereka. Sebagian peserta didik sebelumnya memiliki akses pendidikan terbatas atau menghadapi kondisi keluarga yang membuat proses belajar tidak optimal. Sekolah Rakyat karena itu diharapkan menjadi ruang yang aman untuk membangun kembali harapan dan membuka kesempatan masa depan yang lebih luas.
Selain kualitas pembelajaran, Agus Jabo memberikan perhatian terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang seluruhnya harus digunakan secara bertanggung jawab. Berbagai fasilitas seperti tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga fasilitas kesehatan merupakan barang milik negara yang dibiayai melalui anggaran publik. Pengelolaan aset tersebut harus dilakukan secara tertib mulai dari pencatatan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan hingga pengawasan. Fasilitas yang telah tersedia tidak boleh tertahan di gudang ketika siswa dan sekolah membutuhkannya. Inventarisasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi fisik barang sesuai dengan data administrasi. Pengelolaan yang baik dinilai akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima siswa selama mengikuti pendidikan.
Tantangan berikutnya adalah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Selama tahap awal, pemerintah memanfaatkan berbagai aset negara, termasuk sentra dan balai Kementerian Sosial, gedung kementerian atau lembaga lain, serta fasilitas milik pemerintah daerah. Pemanfaatan bangunan yang tersedia memungkinkan program berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh sekolah permanen selesai dibangun. Namun, fasilitas sementara memiliki keterbatasan sehingga pembangunan kampus permanen tetap harus dipercepat. Kementerian Sosial telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan administratif dan teknis yang muncul di daerah. Tim tersebut bertugas mengumpulkan data, melakukan koordinasi, memantau perkembangan, serta mendampingi pemerintah daerah sampai proses pembangunan dapat dimulai.
Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan sekolah permanen. Pemerintah daerah yang ingin mengembangkan Sekolah Rakyat harus menyiapkan tanah dengan status kepemilikan yang jelas, tidak berada dalam sengketa, serta memenuhi kebutuhan teknis pembangunan. Persoalan administrasi lahan dapat membuat proyek tertunda meskipun kebutuhan terhadap sekolah di suatu daerah cukup tinggi. Karena itu, Agus Jabo terus mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian sertifikasi dan dokumen pendukung. Pada Rabu, 9 September, ia menerima perwakilan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Mamasa yang membahas kesiapan lahan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah pusat berharap kolaborasi semacam itu dapat memperluas jangkauan program sehingga anak-anak dari keluarga miskin di semakin banyak wilayah memperoleh kesempatan yang sama.
Sekolah Rakyat juga dirancang terhubung dengan program pemberdayaan keluarga sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti setelah seorang anak masuk sekolah. Orang tua siswa dapat memperoleh pendampingan melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha, maupun program sosial dan ekonomi lain yang sesuai dengan kondisi keluarga. Rumah tidak layak huni juga dapat menjadi bagian yang ditangani melalui program pemerintah apabila memenuhi kriteria. Pendekatan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu intervensi. Pendidikan anak harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kemampuan ekonomi orang tua dan perbaikan lingkungan keluarga. Ketika siswa menyelesaikan pendidikan, kondisi keluarganya diharapkan juga telah mengalami peningkatan sehingga risiko kembali masuk dalam siklus kemiskinan dapat ditekan.
Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah karena itu menjadi salah satu penentu keberhasilan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial tidak dapat menjalankan seluruh kebutuhan program secara sendiri karena pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pemberdayaan ekonomi berada pada berbagai institusi. Pemerintah daerah memiliki peran penting karena mengetahui kondisi masyarakat dan kebutuhan wilayah secara langsung. Kepala daerah juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan lahan, fasilitas dasar, serta dukungan terhadap operasional sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab memastikan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan siswa. Pengawasan secara berlapis diperlukan agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diselesaikan dan tidak berkembang menjadi hambatan berkepanjangan.
Agus Jabo menegaskan keberlanjutan Sekolah Rakyat harus dijaga karena program tersebut membawa misi besar untuk mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin melalui pendidikan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang dibangun atau banyaknya siswa yang diterima, tetapi dari perubahan kualitas kehidupan peserta didik dan keluarganya setelah memperoleh intervensi. Pemerintah ingin anak-anak yang sebelumnya memiliki kesempatan terbatas dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, terampil, percaya diri, dan mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pada saat bersamaan, pemberdayaan orang tua diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sehingga kemiskinan tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengawalan terhadap fasilitas, tenaga pendidik, pembangunan sekolah permanen, ketepatan sasaran siswa, dan program pemberdayaan keluarga karena itu harus dilakukan secara konsisten. Dengan pelaksanaan yang terukur dan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menjadi instrumen strategis untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
