newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 25 Agustus 2026 – Pemerintah bergerak cepat memulihkan layanan administrasi kependudukan bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Dukcapil daerah membuka layanan penggantian dokumen secara gratis. Layanan tersebut dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi sejumlah wilayah terdampak agar warga tidak perlu kesulitan mendatangi kantor pelayanan dalam kondisi pascabencana.
Dokumen yang rusak atau hilang akibat gempa di antaranya KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian. Kehilangan dokumen tersebut menjadi persoalan penting karena administrasi kependudukan dibutuhkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, menerima bantuan, maupun mengurus kebutuhan administratif lainnya. Karena itu, pemulihan dokumen menjadi bagian dari penanganan pascabencana yang harus dilakukan bersamaan dengan pemulihan tempat tinggal dan fasilitas umum.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi turun langsung ke Pulau Flores untuk memastikan layanan administrasi kependudukan kembali berjalan. Kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan berlangsung selama beberapa hari hingga 27 Agustus 2026. Tim membawa peralatan yang memungkinkan proses perekaman serta pencetakan dokumen dilakukan dengan lebih cepat di wilayah terdampak.
Di Kabupaten Nagekeo, layanan cepat tanggap tersebut dilakukan selama satu minggu di sejumlah titik terdampak gempa. Pada Selasa, 25 Agustus, pelayanan dipusatkan di Posko Utama Kevikepan Mbay, Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo, untuk melayani warga Desa Aeramo dan wilayah sekitarnya. Pola pelayanan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan layanan kepada masyarakat yang masih berada dalam kondisi darurat.
Teguh menegaskan bahwa warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat gempa dapat memperoleh penggantian tanpa dipungut biaya. Kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kebutuhan setelah bencana. Warga juga tidak perlu khawatir kehilangan dokumen akan menghambat proses pemulihan administrasi mereka.
Pelayanan tersebut mencakup penerbitan ulang KTP-el dan Kartu Keluarga, perekaman perdana KTP-el, serta penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Petugas Dukcapil juga melakukan verifikasi data penduduk untuk memastikan dokumen baru diterbitkan berdasarkan data administrasi kependudukan yang benar. Pendataan menjadi penting agar proses penggantian dokumen berlangsung cepat sekaligus tetap akurat.
Pemerintah juga menggunakan data by-name by-address atau BNBA sebagai salah satu dasar dalam mendata penduduk yang terdampak. Data tersebut membantu petugas mengetahui identitas dan lokasi warga sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih terarah. Dengan adanya basis data tersebut, petugas tidak harus memulai pendataan dari awal untuk setiap warga yang membutuhkan dokumen pengganti.
Di Manggarai Barat, Ditjen Dukcapil juga menggelar pelayanan jemput bola. Pada hari pertama pelaksanaan layanan, petugas berhasil menerbitkan sebanyak 358 dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga menyerahkan berbagai sarana pendukung, termasuk ribuan keping blangko KTP-el, perangkat internet Starlink, serta alat perekaman KTP-el portabel. Peralatan tersebut memungkinkan petugas bergerak lebih fleksibel menuju posko-posko pengungsian.
Penyediaan perangkat perekaman portabel menjadi penting karena sebagian warga masih berada jauh dari kantor pelayanan. Dalam kondisi pascabencana, mobilitas masyarakat dapat terganggu akibat kerusakan jalan, fasilitas umum, maupun tempat tinggal. Dengan membawa peralatan langsung ke lokasi terdampak, proses perekaman dan penerbitan dokumen dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Cara tersebut sekaligus mempercepat pemulihan layanan publik dasar.
Selain perangkat perekaman, dukungan jaringan komunikasi juga diperlukan agar pelayanan dapat tetap berjalan di wilayah yang infrastrukturnya terdampak. Perangkat internet yang disiapkan pemerintah membantu petugas melakukan pelayanan administrasi meskipun kondisi jaringan di sekitar lokasi bencana belum sepenuhnya pulih. Dukungan teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik tidak berhenti hanya karena terjadi bencana besar.
Pemulihan administrasi kependudukan memiliki kaitan erat dengan penyaluran bantuan kepada korban gempa. Data kependudukan yang akurat dibutuhkan untuk memastikan bantuan dapat diberikan kepada orang yang tepat. Warga juga membutuhkan dokumen identitas ketika mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, maupun berbagai layanan pemerintah lainnya. Karena itu, penggantian dokumen bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi bagian dari pemulihan kehidupan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diminta tetap memberikan pelayanan administrasi kependudukan di tengah kondisi darurat. Petugas Dukcapil daerah diarahkan untuk tetap melayani pencetakan dokumen, perekaman KTP-el, serta penerbitan berbagai akta yang dibutuhkan masyarakat. Pada saat yang sama, mereka melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan perangkat dan bahan yang diperlukan.
Gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 memberikan dampak besar terhadap sejumlah wilayah di NTT. Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga fasilitas publik dan infrastruktur. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penanganan secara lintas sektor, mulai dari bantuan kebutuhan dasar, pemulihan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan administrasi kependudukan.
Kehadiran petugas Dukcapil di lokasi pengungsian juga membantu masyarakat yang masih kesulitan kembali ke rumah. Sebagian warga masih tinggal di tempat pengungsian karena kondisi bangunan belum sepenuhnya aman dan gempa susulan masih terjadi. Dalam situasi tersebut, layanan yang datang langsung ke lokasi menjadi lebih efektif dibandingkan meminta masyarakat kembali ke kantor pelayanan.
Masyarakat yang kehilangan dokumen juga diimbau segera memanfaatkan layanan yang disediakan pemerintah. Warga dapat menyampaikan data diri dan membawa dokumen yang masih tersisa apabila ada. Petugas kemudian melakukan pengecekan data sebelum menerbitkan dokumen pengganti. Seluruh proses penggantian dokumen yang terdampak bencana dipastikan tidak dikenakan biaya.
Langkah tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat bencana. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak administrasinya hanya karena dokumen fisik mereka ikut rusak atau hilang ketika gempa terjadi. Pemulihan dokumen menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak sipil masyarakat terdampak.
Dengan layanan jemput bola, dukungan peralatan portabel, serta penggantian dokumen tanpa biaya, pemerintah berupaya memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan selama masa pemulihan gempa NTT. KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya dapat diterbitkan kembali bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana agar masyarakat dapat kembali mengakses berbagai layanan dasar dan menjalani aktivitas secara bertahap.
