Jakarta, 11 Mei 2026 – Pemerintah menyiapkan program perumahan bagi kalangan pekerja melalui skema “Sejuta Rumah untuk Buruh” yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan tetap memiliki hunian layak dengan cicilan lebih ringan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun agar pekerja dapat menjangkau pembelian rumah di tengah harga properti yang terus meningkat.
Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan backlog perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi kalangan buruh dan pekerja muda. Dengan tenor cicilan yang lebih panjang, nilai angsuran bulanan diharapkan menjadi lebih terjangkau sehingga masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah memiliki peluang lebih besar untuk membeli rumah sendiri. Pemerintah juga disebut tengah menyiapkan kerja sama dengan sektor perbankan dan pengembang untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Kebutuhan hunian memang masih menjadi tantangan besar di berbagai kota di Indonesia, terutama bagi pekerja yang menghadapi tingginya harga tanah dan biaya hidup perkotaan. Banyak buruh selama ini kesulitan membeli rumah karena terbatasnya kemampuan finansial dan tingginya cicilan KPR konvensional. Karena itu, skema tenor panjang dianggap dapat menjadi solusi alternatif agar lebih banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan stabil untuk jangka panjang.
Meski mendapat respons positif dari sebagian kalangan, sejumlah pengamat properti dan ekonomi juga mengingatkan adanya tantangan dalam penerapan KPR hingga 40 tahun. Tenor yang sangat panjang memang dapat menurunkan cicilan bulanan, namun di sisi lain juga membuat total pembayaran bunga menjadi lebih besar dalam jangka panjang. Selain itu, stabilitas pendapatan pekerja dan kemampuan menjaga pembayaran cicilan dalam periode panjang juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah berharap program Sejuta Rumah untuk Buruh dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan sektor properti nasional. Banyak pihak menilai kebutuhan hunian terjangkau akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di berbagai daerah. Dengan dukungan kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan pembangunan rumah yang terjangkau, program ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi masyarakat pekerja untuk memiliki rumah sendiri di masa depan.






